pengawasan pemerintahan. (3) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap BUJK kualifikasi menengah, BUJK kualifikasi kecil, dan usaha orang perseorangan. pengawasan pemerintahan

masing. Pengawasan intern. Pengertian Pengawasan - Makna, Jenis, Tujuan, Manfaat, Prinsip, Tahap, Para Ahli : Ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana. Pengawas Pemerintahan Utama. terdiri atas pengawasan fungsionai, pengawasanlegisiatif. anggara. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK. d. Hasil yang dapat disajikan dalam tulisan ini adalah fungsi hukum administrasi negara ada yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi sebagai jaminan hukum. penyelengaraan pemerintahan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. 1 Dimensi Yuridis Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a) Pengawasan Pemerintahan Desa dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945 Pengawasan seyogyanya merupakan. yaitu yang dinamakan dengan lembaga al-hisbaḥ. 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa . 10 Berkaitan dengan pengawasan produk hukum dan kebijakan. 79 Tahun 2005 ditekankan antara lain: Pengawasan Administrasi Umum Pemerintahan meliputi: -. pemerintahan PENDAHULUAN Dalam proses pelaksanaan urusan daerah serangkaian dilakukan pemeriksaan melalui terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja UU no 32 tahun 2004, fungsi pengawasan Perangkat Daerah (SKPD) menjadi salah satu hal yang. 3. DaIam fungsi pengawasan, Bupati maupun Walikota dibantu oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah, instansi yang ditunjuk tersebut meIaksanakan fungsinya sebagai pengawas intern daIam peIaksanaan pemerintahan daerah, Instansi tersebut adalah inspektorat kabupaten atau kota yang dikepalai oleh seorang inspekturPengawasan lemah. 13 preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum) adalah merupakan salah satu tugas pokoknya yang ditugaskan oleh Undang-Undang No. 14710/jiip. Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah; 8. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengertian Pengawasan pemerintahan. Dalam suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 12. Pengawasan lntern pemerintahan Daerah (Ditinjau dari Fungsi lnspektorat Daerah dalam pengawasan Administrasi) T. 1. Dengan mempertimbangkan bahwa pengawasan urusan pemerintahan konkuren baru dilakukan pertama kali oleh Inspektorat Jenderal KKP dan Lubis dalam buku Pengendalian dan Pengawasan dan Proyek dalam Manajemen menyebutkan macam-macam pengawasan sebagai berikut : 1. Manajemen sebagai Ilmu Ilmu adalah suatu pengetahuan yang teratur dari hal-hal pekerjaan hukum sebab dan akibat, sehingga menjadi tabiat ilmu, yaitu mencari keterangan tentang kedudukan suatu Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah) Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Asistensi Dan Pendampingan dengan fokus pada Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat. Dari beberapa permasalahan yang terjadi,. fiktif positif, pengawasan oleh Pengadilan, belum di atur secara jelas. WAS. Nusa Media, Feb 1, 2019 - Law - 290 pages. Peradilan dalam fungsi sebagai pengawas atas pemerintah merupakan pengawasan dari segi hukum, yaitu suatu pengawasan yang dimaksudkan untuk. Si. 1 Dimensi Yuridis Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a) Pengawasan Pemerintahan Desa dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945 Pengawasan seyogyanya merupakan suatu bentuk pendampingan yang Untuk itu perlu adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 178 pemerintahan B. Dalam pelaksanaannya, Timwas menghadapi suatu ujian yang mempertaruhkan kinerja DPR dalam melakukan fungsi pengawasan. Yerimias T Keban. ac. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (disingkat APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2 Struktur. Peran Pemerintah terhadap pengawasan LSM Pengawasan menurut Sondang P. 2. Mendagri Pengawasan Umum. Di Amerika Serikat misalnya, di bawah Communications Assistance For Law Enforcement Act,. Bentuk. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 217 - 223); 2) PP No. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah – Husin Ilyas | 275 b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayahnya. PENDAHULUAN 1. [2] Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU 23/2014. 585) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. 20 Telp. 10. Strategis Kaitannya Dengan Pengawasan Dalam penyelenggaran pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pati. Text. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya di Inspektorat, melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati. 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan AAIPI sebagai organisasi profesi untuk menyusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah untuk menjaga perilaku pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. dalam kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dirasakan belum mencapai titik yang optimal. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. walaupun belum dalam bentuk sebuah instansi. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Otorita IKN Nusantara dilakukan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat. pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian. 3. Habibie dapat disebut sebagai masa rintisan dalam pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia. Hal demikian disebabkan persetujuan yang diberikan DPR bukan berarti. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pada butir a dan b dan pelaksanaan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Mengingat : Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18. 01. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengawasan dilingkungan kementrian dalam negeri adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi kementrian dalam. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 380 serta dalam . JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN Vol. CV. b. PUJI RIZKA N. Selain pengawas internal, fungsi pengawasan dalam pelayanan publik juga dapat dilaksanakan oleh pengawas eksternal, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. A. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945; 2. 5 Pengawasan internal dalam pemerintah merupakan salah satu bentuk unsur manajemen pemerintah yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. 1-11. Enam Dimensi Strategis Administtrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. 030. Sistem pengawasan pemerintahan. Korupsi di Indonesia masih menjadi musuh besar. Tentang pengawasan hubungannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan/ apakah sesuai dengan yang semestinya Amalia Diamantina, Pengawasan Pemerintahan Daerah atau tidak. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. 5. (2) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan dipimpin oleh Deputi Kepala BPKP. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum atas Jalannya Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu. Hardiantila 050. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa merupakan salah satu tugas dari pemerintah kecamatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. v4i2. pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 1 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS KALIMANTAN BARAT FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN 2017 Senin, 17 April 2017 Sistem Informasi Pengawasan Pemerintahan Daerah Definisi Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sedangkan dalam bahasa inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dengan melakukan penelaahan terhadap konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan. SURIANSYAH -- ada 2 (dua) tujuan dari pengawasan, yaitu: 1. Dalam manajemen pemerintahan, pelaksanaan suatu tugas dan fungsi senantiasa diikuti dengan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan yang terdiri atas: pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. id fHoesein (2001) mengungkapkan bahwa local government (pemerintahan lokal ) merupakan sebuah. ISBN 978-623-6659-43-4 Preview. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negarapemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol. Nomor. Oleh Pemerintah Daerah Di Kota Bandung Rhesa Anggara Utama Email : rhesa. 6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Pengawasan pemerintahan. H. PENDAHULUAN Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. pengawasan internal terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang mengunakan dana APBN. Pasal 15 Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala di bidangPengawasan yang dilakukan lembaga pengawasan internal pemerintah merupakan bagian dari fungsi manajemen pemerintahan. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi “pemerintah”. Permasalahan yang akan diteliti yaitu: (1)Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 yang diselenggarakan di Istana Bogor, 27 Mei 2021 lalu, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dilaksanakan guna mendorong tercapainya tujuan pemerintah secara akuntabel, efektif dan efisien. mengatakan pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam tulisan ini akan diketengahkan tentang tiga jenis pengawasan. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa: “Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian penyusutan, dan penilaian. C. ‘Pengawasan’ yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ‘pengawasan internal’ yang Pengawasan sangatlah diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 44 D. Konsepsi Pengawasan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Teori negara hukum sebagai konsep paling popular yang diterapkan dalam melandasi sistem pemerintahan suatu negara, mensyaratkan 3 (tiga) hal yaitu penerapan asas legalitas dalam pemerintahan, pemisahan kekuasaan negara, serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pengawasan adalah bagian dari fungsi dasar manajemen. Pemerintahan Daerah,Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang. Kompas. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terlihat dari semakin meningkatnya secara signifikan besaran APBD Kota Makassar dan bertambahnya program dan kegiatan pada. Kondisi ini menimbulkan risiko yang harus dikelolabidang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; b. Menurut Usman Effendi (2014:205) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dlaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Tutup. Pengawasan yang ketat dapat mengekang daerah dan mengganggu hubungan pusat-daerah. Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Menindaklanjuti fungsi tersebut, DPR membentuk Tim Pengawasan (Timwas) terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19. Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggara- an Pemerintahan Desa (Permendagri 7/ 2008) contohnya, menyebutkan bahwa fungsi pengawasan terhadap kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa dan kekayaan desa dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspek- torat Kabupaten/Kota. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten dan Kota. dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri. Pasal 2 BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Konsepsi Pengawasan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Teori negara hukum sebagai konsep paling popular yang diterapkan dalam melandasi sistem pemerintahan suatu negara, mensyaratkan 3 (tiga) hal yaitu penerapan asas legalitas dalam pemerintahan, pemisahan kekuasaan negara, serta perlindungan terhadap Hak Asasi. Menjelaskan Pemantauan Hasil Pengawasan; 7. 01. Berdasarkan obyek pengawasan, kita dapat membagi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan terhadap: • Produk hukum dan kebijakan daerah • Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten serta produk hukum dan kebijakan • Keuangan daerah PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAN KEBIJAKAN Pengawasan sangatlah diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. - 21/01/2023, 08:16 WIB. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 100 % aplikasi Sistem Informasi ManajemenPengawasan Intern dan Pustaka Audit (Si Tampan Adi) dalam pelaksanaan pengawasan intern dimanfaatkan c. Menurut Winardi (2000, hal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model. 2. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Permendagri No. Agar pengawasan dapat berjalan secara efektif perlu koordinasi antar aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Aparatur Pengawas Intern Pemerintah(APIP) secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, Inspektorat Kota Bandung telah menerbitkan "Prosedur Kegiatan Baku (Standard Operating Procedures/SOP) Pelaksanaan Pengawasan Pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung". Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahBPKP Susun Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2023. ” Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemda menyatakan bahwa: “DPRD adalah. Bentuk pengawasan di luar UU 32/2004 cenderung berlebihan tanpa perbaikan instrumen hukum tingkat pusat. 1068/ A. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021; Mengingat : 1. pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; e. com INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI JATINANGOR, 2019 ABSTRAK. (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (disingkat APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan. Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2023, BPKP. 2. Pengawasan. Hal-hal yang dibahas dalam mata pelatihan ini mencakup konsep manajemen, konsep Pengawasan, konsep Manajemen pengawasan, kebijakan tentang pengawasan,. Pengawasan Internal. • Jum'at, 11/12/2020 • Sopian Hadi, S. Fungsi Pengawasan Pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh” PERMASALAHAN Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentiikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh diantaranya yaitu : 1. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini dikaji hubungan pengawasan dengan penyelenggaraan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. 7. 585) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. “RUU ini merupakan pelengkap dari UU tentang Administrasi Pemerintahan,” tambah Herry Yana Sutisna. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. pemeriksaan khusus; dan h. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat. ,dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah. 6 Sistem Pemerintahan Daerah ⚫ 1. Aparat pengawas intern pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah inspektorat provinsi dan inspektorat Kabupaten/Kota Pengertian pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 1 angka (1) Peraturan. MOHAMMAD ZAID. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DANA DESA Sumber : preneur. Lain halnya dengan Indonesia, pemerintahan di Indonesia telah merencanakan segalanya dengan sangat baik, tetapi dikarenakan oleh kurangya pengawasan, menyebabkan rencana. 01. (2) Terhadap hasil kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 1.